Sejak 2004, Program Anggota DPRD Bondowoso Dapil IV Ini Sudah Layani Adminduk Ribuan Masyarakat

BONDOWOSO - Meski terlihat sederhana, program yang direalisasikan sejak 2004 ini ternyata sudah banyak melayani kebutuhan administrasi masyarakat.

Nama programnya, sehari bersama masyarakat. Bentuknya berupa pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara massal. Baik berupa pembuatan kartu keluarga (KK), kartu identitas atau kartu tanda pengenal (KTP), dan akte kelahiran yang bisa diurus di desa-desa.

Program sehari bersama masyarakat digagas oleh Tohari anggota DPRD Bondowoso dapil IV. Program ini sudah mampu melayani Adminduk ribuan masyarakat.

Kali ini program ini dilaksanakan kembali di Desa Pakuniran, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

"Program sehari bersama masyarakat ini di Tahun 2023 sudah terlaksanakan sebanyak 6 kali, berarti sudah 6 Kecamatan, berarti 1 dapil sudah lebih dari 2 Kecamatan. Program ini masih terus berjalan sampai saat ini," kata Tohari pada media di Maesan usai membuka acara program sehari bersama masyarakat, Minggu Siang (06/08/2023).

Laki-laki kelahiran Tahun 1971 ini mengatakan, program sehari bersama masyarakat ini didanai oleh pokok pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.

"Anggaran Pokir ini untuk Dispendukcapil dalam membiayai pelayanan Adminduk masyarakat di desa desa. Dispendukcapil kami datangkan ke desa, agar masyarakat lebih dekat mengurusi Adminduk secara gratis. Masyarakat tak perlu datang ke kantor Dispendukcapil, " ujarnya.

Program sehari bersama masyarakat, kata Tohari, merupakan program berkelanjutan yang direalisasikan hampir setiap tahunnya, sejak 2004.

Program itu, bertujuan mendekatkan masyarakat untuk memudahkan pelayanan Adminduk masyarakat. Masyarakat tak perlu lagi antre datang ke Dispendukcapil.

Alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid itu ingin, di 2023 ini ada percepatan soal pelayanan administrasi kependudukan, lebih-lebih karena ada program UHC di Bondowoso.

UHC akronim dari Universal Health Coverage. Program ini merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. UHC ini masyarakat untuk mengaksesnya akan tetap kembali ke KK, KTP, dan akte kelahiran.

"Soal Adminduk ini tidak akan pernah selesai, karena orang lahir setiap hari, atau bayi lahir setiap hari, orang meninggal setiap hari, dan orang menikah juga setiap hari. Saya ingin yang tidak selesai ini semakin kecil dan semakin sedikit," ujarnya.

Anggota DPRD Bondowoso yang menjabat sejak 1999 ini menerangkan, setiap kali melaksanakan program sehari bersama masyarakat, tidak kurang dari 500 orang membuat administrasi kependudukan di program sehari bersama masyarakat. Bahkan bisa lebih dari 500 orang sekali program itu dilaksanakan.

Pantas saja, program ini dibuat untuk mendekatkan pelayanan Adminduk dengan masyarakat. Artinya apa yang dilayani di Dispendukcapil semuanya ada di program sehari bersama masyarakat.

Ketua komisi l DPRD Bondowoso ini mengaku pentingnya bagi masyarakat untuk melengkapi adminduk secara lengkap, karena akan berkaitan dengan kepentingan umum mulai dari untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 

" Kami memilih ini, karena persoalan adminduk tidak akan pernah selesai, setiap hari pasti ada perubahan," urainya. 

Ditambahkan oleh Tohari bahwa ada beberapa ada beberapa hal yang cukup krusial yang harus dipahami oleh masyarakat dan diselesaikan oleh pemerintah, salah satunya akte kematian. 

" Akta kematian cukup krusial, karena orang mati tanpa akte akan tetap tercatat di Dispendukcapil," ucapnya.

Juga dengan status Bondowoso yang sudah Universal Health Coverage (UHC), maka sangat penting untuk administrasi mereka segera di upgrade.

"Jika tanpa KTP saat sakit biasanya habis jutaan rupiah, dengan administrasi lengkap bisa gratis " ujarnya.

Terakhir Tohari menyatakan, bahwa kegiatan itu untuk mempermudah masyarakat untuk mengurusi Adminduk dengan mendatangkan petugas ke masyarakat, tanpa harus lama mengantri dan biaya transportasi yang lebih mahal.

" Tahun ini kami sudah gelar 6 kali, setiap kegiatan tak kurang dari 500 orang yang datang mengurusi Adminduk ini," pungkasnya.(rul)