Silpa APBD Bondowoso 2022 Capai Rp 216 Miliar, Penyumbang Terbesar Belanja Pegawai

BONDOWOSO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menemukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso 2022 mencapai Rp. 216 miliar.

Dari total keseluruhan, penyumbang Silpa terbesar terdapat di belanja pegawai, dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp.108 miliar.

Hal itu sebagaimana disampaikan Andi Hermanto, Anggota DPRD Bondowoso pada media, Senin (1/5/2023).

Lebih lanjut, Andi menilai, perencanaan anggaran yang dilakukan oleh tim anggaran itu lemah dan tidak maksimal, sehingga angka serapan APBD 2022 tergolong rendah, dengan nilai 89,94 persen.

"Tujuan ideal APBD adalah untuk menjaga stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. APBD juga menjadi instrumen dalam menjalankan program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Namun yang terjadi justru bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Bondowoso," ujarnya.

Andi menyatakan, seharusnya Pemerintah Daerah (Pemda) Bondowoso lebih berkualitas dan optimal mengelola sumberdaya anggaran yang ada. Namun kenyataanya serapan APBD masih rendah

"Padahal 2022 tahun pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19," imbuhnya.

Kata Andi, seharusnya di 2022 Pemda Bondowoso banyak melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, tapi kenyataannya itu tidak laksanakan. Namun kenyataanya banyak terserap di belanja pegawai, yang akhirnya saat ini menjadi Silpa terbesar.

"Sekali lagi ini membuktikan bahwa perencanaan tim anggaran tidak, jeli, tidak matang dan tidak maksimal. Seharusnya Rp.110 miliar itu bisa dianggarkan untuk belanja pembangunan di tahun 2022," imbuhnya.

Katanya, Silpa yang seharusnya banyak digunakan untuk keberlanjutan belanja pembangunan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat, ternyata banyak mengendap di belanja pegawai.

"Ini yang paling bertanggung jawab adalah tim anggaran. Kami nanti akan mengevaluasi di perubahan anggaran di tahun 2023," ujarnya.

Menurutnya, akibat tidak cermatnya tim anggaran Pemda Bondowoso, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) terkendala untuk melakukan pembangunan jalan ruas yang sampai saat ini tidak terselesaikan.

Seharusnya pembangunan jalan itu bisa didanai dengan APBD. Namun karena ada sebuah indikasi kesalahan dalam proses perencanaan manajemen anggaran oleh tim anggaran, sehingga tidak dapat didanai.

Di lain pihak, kata Andi, tidak hanya soal pembangunan jalan. Karena ada potensi kesalahan dalam proses perencanaan anggaran, program Dinas Pertanian juga terbengkalai.

Padahal, persentase pertumbuhan ekonomi kategori sektor pertanian sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dan penyerap tenaga kerja terbesar dan penyerap tenaga kerja terbesar sumber penghidupan masyarakat Bondowoso.

Andi menambahkan, nampaknya Pemkab Bondowoso tidak punya Tim anggaran yang profesional, sehingga APBD yang katanya untuk rakyat ternyata hanya untuk kepentingan pegawai saja.

“Oleh karena itu saya minta kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, agar mengevaluasi tim Anggaran, agar diberikan kepada orang yang mampu mengelola anggaran yang kepentingannya untuk rakyat bukan untuk dirinya,” pungkasnya.